A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: libraries/Guest_onlines.php

Line Number: 134

Backtrace:

File: /home/acehbara/dlh.acehbaratkab.go.id/application/libraries/Guest_onlines.php
Line: 134
Function: _error_handler

File: /home/acehbara/dlh.acehbaratkab.go.id/application/libraries/Guest_onlines.php
Line: 22
Function: getBrowser

File: /home/acehbara/dlh.acehbaratkab.go.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 173
Function: _ci_load_library

File: /home/acehbara/dlh.acehbaratkab.go.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 192
Function: library

File: /home/acehbara/dlh.acehbaratkab.go.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 153
Function: libraries

File: /home/acehbara/dlh.acehbaratkab.go.id/application/controllers/Kategori.php
Line: 9
Function: library

File: /home/acehbara/dlh.acehbaratkab.go.id/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: libraries/Guest_onlines.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /home/acehbara/dlh.acehbaratkab.go.id/application/libraries/Guest_onlines.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /home/acehbara/dlh.acehbaratkab.go.id/application/libraries/Guest_onlines.php
Line: 22
Function: getBrowser

File: /home/acehbara/dlh.acehbaratkab.go.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 173
Function: _ci_load_library

File: /home/acehbara/dlh.acehbaratkab.go.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 192
Function: library

File: /home/acehbara/dlh.acehbaratkab.go.id/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 153
Function: libraries

File: /home/acehbara/dlh.acehbaratkab.go.id/application/controllers/Kategori.php
Line: 9
Function: library

File: /home/acehbara/dlh.acehbaratkab.go.id/index.php
Line: 315
Function: require_once

Bawaslu Aceh Barat Larang Pasang APK dan Bendera di Kawasan Ruang Terbuka Hijau
Rabu, 13 Februari 2019 17:58:28 Oleh: Author

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Barat melarang setiap Partai Politik (Parpol) atau peserta Pemilu memasang alat peraga kampanye (APK) dan Bendera di kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Meulaboh. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Aceh Barat, Romi Juliansyah melalui kesepakatan bersama dengan para peserta yang hadir pada Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (13/02/19) di Aula Hotel Tiara Meulaboh.

Anehnya kesepakatan/aturan ini hanya ditujukan pada kawasan di Jalan Gajah Mada, tepatnya jalan depan Kantor Bupati Aceh Barat dengan alasan pohon-pohon yang ditanam di trotoar/median jalan tersebut masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan alias masih baru.

Sedangkan untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau Lainnya, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan dan Bendera diperbolehkan hanya pada saat ada event-event kampanye saja.

Secara rinci Romi menjelaskan,

“Ada total waktu 5 hari untuk setiap Parpol atau peserta Pemilu untuk boleh memasang alat peraga kampanye (APK) dan Bendera di kawasan Ruang Terbuka Hijau  dan jalan-jalan utama di Kota Meulaboh, yakni 2 hari sebelum dan sesudah event, dan 1 hari saat pelaksanaan event. Setelah itu harus langsung dicopot”, ujarnya dengan tegas kepada para peserta, menarik kesimpulan kesepakatan.

Para peserta mengharapkan, agar Bawaslu beserta Komisi Independen Pemilihan (KIP terus memacu kinerjanya mengingat pelaksanaan Pemilu tinggal beberapa bulan lagi.

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Untuk mencapai kinerja yang optimal, Bawaslu Kabupaten Aceh Barat terus bekerja sama dengan aparat kepolisian dan Satpol PP untuk bertindak tegas terhadap alat peraga kampanye (APK) dan Bendera yang tidak sesuai ketentuan, dan persoalan-persoalan lainnya yang memiliki dampak yang luas di masyarakat.

Saya mencatat, Ada 9 persoalan penting yang berdampak hingga hari pelaksanaan pemilu yang dibicarakan/wacana di sosialisasi ini diantaranya

  1. Pelarangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di kawasan Ruang Terbuka Hijau (Taman-taman, hutan kota, jalur hijau median jalan dan pohon-pohon lainnya) Jalan-jalan utama (Protokol), Tiang listrik dan Telkom hingga kawasan persimpangan.
  2. Perlu adanya Perbub terkait poin 1 di atas/Pemasangan APK di zona larangan.
  3. Desain APK yang harus sesuai ketentuan Komisi Independen Pemilihan (KIP).
  4. Larangan Kampanye di MedSos.
  5. Aturan Posko-Posko Kampanye/Partai Politik.
  6. Dugaan Money Politik.
  7. Masalah Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) yang harus ada setiap ada kegiatan.
  8. Netralitas ASN.
  9. Masalah pemasangan Bendera Kampanye.

Semoga Pelaksanaan Pemilu di Tahun 2019 ini berjalan aman, tertib, damai dan adil ya! (Tim DLH/IF....)

Komentar (0)
News Sticker